Info

FGD MONEV PA 2017

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor dengan mengingatkan pentingnya penggunaan waktu kegiatan. Selain itu, disampaikan juga adanya surat dari Kementerian Keuangan mengenai tim sapu bersih pungutan liar Inspektorat Bidang Investigasi, yang akan melakukan inspeksi mendadak kepada unit layanan lingkup Kementerian Keuangan, sehingga dalam bekerja tetap dituntut non gratifikasi dan layanan bebas biaya. Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang disampaikan ini nantinya akan disosialisasikan kepada satuan kerja mitra KPPN Timika.

Salah satu yang melatarbelakangi adanya surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah adanya Keputusan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. Logikanya, bila akhir tahun saja dilakukan pengaturan, kenapa tidak dilakukan pengaturan sejak awal.
Surat tersebut membahas langkah-langkah strategis yaitu:
a. Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja
b. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN
c. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan
d. Pengendalian pengelolaan UP / TUP

Dari 4 (empat) langkah tersebut terdapat beberapa hal yang menarik dan menjadi bahan diskusi selama pemaparan. Dalam hal penyelesaian waktu tagihan, kembali ditetapkan norma waktu penyelesaian yaitu 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih, pengawasan UP/TUP juga perlu dilakukan secara seksama, dan perlunya mencantumkan tanggal dan nomor SPP dalam SPM sebagai bentuk monitoring norma waktu penyelesaian tagihan

Atas paparan yang telah disampaikan, KPPN Timika perlu menyiapkan alat scanner di ruang FO sebagai penyimpan soft copy rincian rencana penggunaan TUP untuk dibandingkan saat penyelesaian tagihan TUP tersebut. Selain itu juga KPPN perlu menyampaikan hasil monitoring atas pelaksanaan pengawasan langkah-langkah strategis tersebut di atas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*